SUMU.OR.ID – Beberapa hari lalu saya mengalami kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Waktu itu saya berhenti sebentar di pinggir jalan buat beli air kelapa seharga Rp7.000. Posisi saya bahkan tidak turun dari motor, cuma berhenti 5 menit menunggu plastiknya diikat. Pas mau jalan, tiba-tiba dari balik pohon muncul sosok pria memegang peluit sambil minta uang parkir Rp2.000. Bayangkan, biaya parkirnya mencapai hampir 30% dari harga produk yang saya beli! Padahal pedagang kelapanya sendiri, setelah memeras keringat dan menanggung risiko barang tidak laku, profit bersihnya belum tentu sampai 20%. Usaha mati-matian pedagang kalah telak sama tiupan peluit 5 detik.
Fenomena ini ternyata bukan cuma keluhan receh saya pribadi. Belakangan ini media sosial dihebohkan oleh unggahan berita dari pointnews.id dengan tajuk menusuk: “Bukan Soal Pesaing! Owner Ini Bongkar Penyebab Bisnis Sepi: Parkir Liar Jadi Biang Kerok”.
Di sana diulas pengakuan gabyraos, seorang praktisi yang 11 tahun berkecimpung di industri F&B. Beliau membongkar fakta pahit: “Parkir bisa membunuh repeat order pelan-pelan.” Beliau mencontohkan outlet Bola Ubi Raos di depan minimarket yang lokasinya ramai, tapi repeat order-nya mampet. Setelah dicek, ternyata masalahnya ada pada jukir liar yang menagih Rp3.000–Rp5.000. Padahal harga bola ubinya cuma Rp2.000 per butir! Pembeli bukannya tidak suka produknya, tapi total pengalaman belanjanya jadi nggak worth it.
Sekali dua kali mungkin mereka maklum, tapi lama-lama pembeli kapok dan pindah cari tempat lain.
Realita ini terbukti banget di Banyumas. Sejak Indomaret di area tempat tinggal kita menggratiskan lahan parkirnya secara tegas, ada fenomena menarik: pembeli rela berjalan sedikit lebih jauh demi belanja di sana. Padahal di seberangnya ada Alfa yang lokasinya lebih dekat, tapi pelanggan enggan mampir cuma gara-gara di sana nempel jukir liar. Ini bukti nyata kalau konsumen itu vote with their feet. Friksi sekecil Rp2.000 sanggup merusak repeat order dan menggerus omzet toko.
Keadaan makin ironis kalau kita melihat berita viral baru-baru ini di Surabaya. Ratusan jukir sampai menggelar aksi geruduk Balai Kota menuntut bagi hasil parkir dinaikkan jadi 70% dan menolak sistem digitalisasi. Sontak netizen meradang di kolom komentar. Akun syachrenal20 menyentil keras: “Logika ae wis njok 70%, tp lak onk barang ilang njok tanggung jawab Pemkot.” Akun dhanank819 juga menegaskan: “Bukti pemerintah kurang tegas dan disiplin.”
Namun dalam masalah ini, jujur saya tidak ingin sepenuhnya menyudutkan teman-teman jukir di lapangan.
Mengambinghitamkan mereka secara sepihak tentu tidak bijak. Banyak di antara mereka yang terpaksa menjadi jukir liar bukan karena cita-cita, melainkan karena ketiadaan lapangan pekerjaan formal yang layak di negeri ini.
Ini adalah cermin telanjang dari belum hadirnya negara dalam menyediakan mata pencaharian yang memadai bagi warganya.
Di sisi lain, pemerintah daerah memang terkesan memelihara pembiaran dan kurang tegas dalam meregulasi. Ketidaktegasan ini menciptakan hidden cost (biaya tersembunyi) berwirausaha yang sangat besar di Indonesia. Seandainya tata kelola parkir ini ditarik penuh oleh negara, ditertibkan secara profesional, dan digitalisasi diterapkan tanpa kompromi, ini bukan cuma melindungi UMKM dari kehancuran omzet, tapi juga bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah buat pembangunan kota—bukan menguap ke kantong oknum.
Sebagai pengusaha, kita dibikin pening: kita sibuk memperbaiki kualitas produk dan promosi, tapi pelanggan kabur di pintu gerbang gara-gara parkir liar. Menurut pandangan rekan-rekan sekalian, apakah Pemda di wilayah kita punya keberanian untuk menertibkan jukir dan menggratiskan parkir UMKM, atau bisnis lokal kita memang dibiarkan sekarat pelan-pelan?
Menurut kamu apa win win solution untuk fenomena ini?
Brili Agung
Korda SUMU Banyumas
